Perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas larangan masuknya para pengungsi dari negara-negara mayoritas Islam dinilai dapat dijadikan bahan propaganda oleh kelompok Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).
"Larangan itu dapat dijadikan alat cukup baik oleh ISIS untuk merekrut anggota baru," kata Profesor dan Direktur Program Kebijakan Publik di Sekolah Bloustein, Universitas Rutgers, Stuart Shapiro, seperti dilansir dari laman USA Today, Senin (30/1).
Usulan larangan terhadap muslim dibuat saat Trump masih menjadi kandidat dari Partai Republik pada awal masa kampanye 2015. Rival Trump dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, saat itu mengkritik rencana kebijakan tersebut dan mengatakan hal itu bisa dijadikan alat propaganda. Namun, karena kurang bukti, Clinton justru dikritik karena pernyataannya tersebut.
Tidak lama usai Clinton menyatakan kritiknya, Asy Syabab, kelompok teroris Afrika Timur yang berafiliasi dengan Al Qaidah merilis rekaman video bertajuk muslim dan Barat menyatakan mereka tidak akan diterima di negara-negara AS.
"AS memiliki sejarah perbudakan, segregasi, hukuman mati tanpa peradilan, dan Ku Klux Klan. Nantinya, AS akan menjadi tanah diskriminasi agama," demikian isi video berdurasi 51 menit itu.
Sebelumnya, video ISIS juga dirilis di mana diungkapkan serangan teroris Brussels dipicu oleh komentar Trump tentang negara yang menjadi tempat mengerikan karena serangan teror.
Seorang pengamat kebijakan pemerintah, Rutgers Shapiro juga menyayangkan perintah eksekutif dibuat Trump tersebut.
"Dengan memberlakukan perintah tersebut, berpikir hal itu dapat mengurangi serangan teroris, justru malah membuat risiko itu meningkat," kata Shapiro.
Beberapa pengamat lain juga menyatakan pendapat serupa. Michelle Benson, seorang profesor ilmu politik di University Buffalo mengatakan, perintah eksekutif akan memunculkan dialog anti-Amerika antara ISIS dan orang yang terkena dampak larangan tersebut.
"Para pentolan ISIS kemungkinan akan memberitahu rakyat Irak bahwa setelah menyerang tanah mereka, menjatuhkan pemimpin mereka, meninggalkan politik dan ekonomi bangsa berantakan serta meminta bantuan untuk memerangi terorisme, Amerika sekarang menganggap semua warga Irak adalah ancaman," ungkap Benson.
Di Suriah, kelompok radikal kemungkinan akan berpendapat bahwa AS akan mengebom negara, tetapi tidak membantu orang-orang pengungsi yang hidupnya telah hancur.
"Selama AS memiliki satu kebijakan yang hanya berlaku untuk negara-negara muslim, kebijakan ini akan digunakan sebagai alat rekrutmen," Benson memperingatkan.
Tak hanya para pengamat, banyak pemimpin pemerintahan di AS dan di seluruh dunia juga menyatakan kekhawatiran yang sama. Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, melalui akun media sosial Twitter mengecam larangan terhadap muslim tersebut.
"Tindakan Trump merupakan 'hadiah besar' untuk ekstremis dan pendukung mereka. Dan hal itu tidak menunjukkan landasan persahabatan dengan rakyat Iran yang diklaim AS," tulis Zarif.
Bahkan, para pemimpin Irak juga menyerukan balasan larangan tersebut. Pemerintah Irak saat ini sedang mempertimbangkan untuk melarang semua pemegang paspor Amerika masuk ke Irak, termasuk militer dan pekerja kontrak, dan mungkin mengusir beberapa orang Amerika sudah ada.
0 comments:
Post a Comment