Berita Terpercaya - Presiden RI, Joko Widodo, meminta keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba akan dievaluasi.
Presiden menilai laporan-laporan masyarakat terkait perusahaan ini harus sesegera mungkin ditindaklanjuti. Terutama menyangkut dugaan sebagai penyebab kerusakan ruas jalan dan lingkungan hidup.
Hal ini dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dalam konferensi pers di Hotel Inna Parapat, Sabtu (20/8) malam.
"Truk-truk milik PT TPL banyak dikeluhkan sebagai penyebab kerusakan ruas jalan karena diduga kelebihan tonase. Ini akan akan dievaluasi. PT TPL harus menertibkan sistem pengangkutan mereka. Truk-truk yang kelebihan tonase tidak dibenarkan berjalan," ucapnya.
"Namun terpenting adalah laporan-laporan perihal kerusakan lingkungan hidup, juga Hutan Tanaman Industri," kata Luhut.
Sejumlah aktivis lingkungan hidup dan tokoh-tokoh masyarakat Batak sudah sejak lama menyuarakan keberatan mereka terhadap aktivitas PT TPL. Bukan cuma air Danau Toba yang tercemar.
Makin menyusutnya luas area hutan, juga ditengarai sebagai ulah PT TPL. Hutan-hutan di kawasan Tele-Hutagalung-Pollung, semakin tipis, yang membuat ekosistem jadi kacau. Belum lagi persoalan erosi dan lainnya.
Protes lewat berbagai media sudah dilakukan. Pun pemerintah pernah mendesak PT TPL untuk memenuhi standarisasi kelayakan lingkungan, dalam hal ini termasuk Studi Kelayakan Lingkungan Sarana dan Prasarana Air Limbah, namun riwayatnya tak terang.
Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan pemerintah kali ini tidak akan mengambil sikap lebih tegas.
"Pemerintah akan menjadikan kawasan Danau Toba sebagai tujuan wisata nomor satu. Maka seluruh elemen di sekitarnya harus menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Termasuk TPL. Jika mereka tidak bisa memenuhi standar, sesuai aturan pemerintah, maka tidak akan ada toleransi. Kalau tidak mampu mereka akan direlokasi," ujarnya.
Meski demikian, Luhut tidak merinci ke mana PT TPL akan direlokasi. "Opsi itu diambil apabila mereka tak dapat memenuhi syarat," sebutnya.
Selain persoalan TPL, Luhut menyampaikan beberapa hasil lain dari rapat kabinet terbatas di Hotel Inna Parapat yang dihadiri yang dihadiri juga oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar; Menteri Pariwisata, Arief Yahya; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur; Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf; Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro; Menteri BUMN, Rini Soemarno; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono; dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki.
Satu di antaranya adalah pengembangan Bandara Silangit dan Bandara Sibisa. Landasan pacu bandara ini direncanakan diperpanjang hingga 2650 meter dan lebar 45 meter untuk mengakomodasi pesawat berbadan lebar seperti jenis Boeing 737-800. Sedangkan Bandara Sibisa, Toba Samosir, direncanakan diperpanjang sampai sampai 2250 meter.
"Pemerintah awalnya menargetkan jumlah wisatawan via (Bandara) Silangit mencapai angka 150 ribuan pertahun atau sekitar 15 ribu perbulan. Untuk itu jadwal terbang dan kedatangan harus ditambah. Sekarang Garuda Indonesia sudah setiap hari dan Sriwijaya bahkan dua kali sehari. Jika Boeing 737-800 bisa masuk, kunjungan wisatawan akan meningkat drastis," ujar Luhut.
Perihal hotel dan lapangan golf, menurut Luhut, sudah ada tiga pengembang yang menyatakan minat.
"Dari Medan pengusahanya. Selain hotel dan lapangan golf, mereka juga akan membangun gedung pertemuan, convention hall standar Internasional. Sudah bicara dengan presiden dan menyatakan komitmen. Paling lambat awal 2019 sudah ada progres fisiknya," kata Luhut.
0 comments:
Post a Comment