Pembahasan Raperda Reklamasi Dihentikan DPRD, Ahok: Kita Rugi!

Pembahasan Raperda Reklamasi Dihentikan DPRD, Ahok: Kita Rugi!

DPRD DKI menghentikan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi Teluk Jakarta. Gubernur Ahok mengaku, sikap DPRD tersebut membuat Pemprov DKI rugi karena pembangunan di pulau reklamasi sudah berjalan.

"Ya kita rugi dong, kalau IMB enggak ada, enggak bisa penjualan. Setiap penjualan tanah kan dapat PPHTB (Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan-red)," ujar Gubernur Ahok di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (13/4/2016).

Menurut Ahok, imbas dari penghentian raperda tentang reklamasi ini adalah terganggunya dunia properti dan dunia usaha penunjang properti. Menurut Ahok, tidak ada yang salah dengan reklamasi karena menambah pemasukan daerah.

"Efek domino yang paling besar seluruh dunia adalah industri properti. Karena dalam satu industri properti ini ada ribuan industri mengikuti. Keramik, pabrik-pabrik listrik, pasir, buruh, dari orang yang sekolah sampai enggak sekolah," jelas Ahok.

Ahok mencontohkan Hong Kong yang terus melakukan reklamasi besar-besaran. Menurut Ahok, reklamasi di Hong Kong memberikan keuntungan yang besar dan keuntungan itu dapat dirasakan warga.

"Hong Kong mau reklamasi terus, sudah terlalu dalam. Sekarang digabung Tiongkok. Tiongkok negara besar, reklamasi besar-besaran enggak? Besar-besaran. Karena semakin punya tanah banyak maka semakin untung. Yang penting keuntungan ini untuk rakyat atau untuk segelintir orang? Pertanyaannya itu sebetulnya," tutur Ahok.

Dalam jumpa pers Selasa (12/4), Wakil Ketua DPRD DKI Haji Lulung mengumumkan DPRD menghentikan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara karena sejumlah alasan. Salah satunya adalah masalah perizinan yang diterbitkan Gubernur Ahok.

Selain alasan izin, keputusan DPRD menghentikan pembahasan dua raperda itu dipengaruhi oleh kerja penegakan hukum KPK yang memroses Mohamad Sanusi, anggota Badan Legislasi Daerah DPRD DKI. 

Selama ini DPRD tidak pernah kuorum setiap rapat paripurna soal raperda itu. Dari 106 anggota, yang hadir selalu cuma 50-an orang. 

SUMBER : CMDPOKER



Selamat Datang Di CMDPOKER
AGEN POKER TERBAIK,DAN TERPERCAYA DI INDONESIA

5 GAMES Dalam 1 ID :
- Texas Poker
- DOmino QQ
- Ceme
- BlackJack
- Capsa Susun

MAU MENCOBA SENSASI MENJADI BANDAR ? 
Kunjungi Web kami di WWW.CMDPOKER.COM
100% PLAYER VS PLAYER (NO ROBOT)
Minimal DP : Rp. 25.000,-
Minimal WD : Rp. 50.000,-
====================================
Promo Hot CMDPOKER : 
- New Member Bonus Depo 10%
- Setiap Deposit Bonus Depo 5%
- BONUS REFERRAL 20% + 10%
- BONUS CASHBACK 0.3% - 0,5%
====================================
Play Now At CMDPOKER

CONTACT US : 
YM : cmdpoker
HP : +85517274310

Pin BB : 2B539753











Share on Google Plus

About cmdpoker

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment