Kedua ketua umum mengkritik keras presidential threshold 20-25 persen yang belum lama disahkan oleh DPR tersebut. Jokowi tak menyebut pasti siapa yang dulu ingin presidential threshold 20-25 persen dan kini justru malah menolaknya untuk diterapkan pada Pemilu 2019.
Padahal angka tersebut sama dengan dua pemilu sebelumnya. Dia menyindir ada pihak yang dulu mendukung tapi sekarang menolak.
Jokowi mengingatkan, presidential threshold 20-25 persen telah digunakan pada dua kali Pemilu tepatnya di tahun 2009 dan 2014. Kala itu, tak ada yang meributkan. Maka dari itu, ia heran pada saat ini banyak yang meributkannya. Dia menyebutkan banyak pihak yang berupaya mengarahkan bahwa presidential threshold 20-25 persen merupakan keputusan yang salah. Padahal, dia mengaku aturan itu bertujuan untuk kepentingan jangka panjang.
"Jangan itu ditarik-tarik seolah-olah presidential treshold 20 persen itu salah dan ini sekali lagi ini produk demokrasi yang ada di DPR, ini produknya DPR, bukan pemerintah dan di situ juga ada mekanisme proses demokrasi yang ada di DPR dan kemarin juga sudah diketok dan aklamasi, betul? Nah itulah yang harus dilihat oleh rakyat. Jadi ya silakan itu dinilai," ujarnya.
Apabila ada yang menolak, Jokowi mempersilakan untuk menggugat dengan melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
0 comments:
Post a Comment