Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meminta dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyukseskan rencana redenominasi tersebut.
"Kami juga ingin usulkan kepada presiden, mohon mendukung proses penyelesaian RUU Redenominasi Rupiah. Dengan adanya RUU tersebut, akan dilakukan penyederhanaan jumlah digit redenominasi Rupiah serta diikuti penyesuaian harga barang dan jasa," ujarnya di Jakarta, Senin (19/12).
Agus menegaskan penyederhanaan nilai ini tidak akan mengurangi daya beli masyarakat. Redenominasi, lanjutnya, berbeda dengan sanering. "Dengan dukungan presiden, kami akan koordinasi dengan menkeu untuk penyelesaian RUU tersebut," jelasnya.
Agus menambahkan, jika direstui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), implementasi undang-undang ini nantinya tidak akan cepat. Melainkan ada masa transisi setidaknya memakan waktu delapan tahun. "Akan ada masa transisi minimal 8 tahun."
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) masih berharap Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi atau penyederhanaan nominal rupiah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.
Pembahasan redenominasi ini diawali dengan perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2017. Perubahan prolegnas ini pertama akan dirapatkan di Badan Legislasi (Baleg). Setelah Baleg memutuskan, baru akan menjadi Prolegnas Prioritas 2017.
"Begitu sudah diubah, itu kan usulan pemerintah, nanti kita bahas," ucap Misbakhun usai Focus Group Discussion (FGD) yang digelar secara tertutup oleh BI bersama Komisi XI DPR RI di Gedung BI, Jakarta, Senin (17/7) malam.
Usulan membahas aturan ini akan diserahkan ke Badan Musyawarah (Bamus ) DPR. Kemudian akan diputuskan apakah akan dibahas oleh Komisi XI DPR, Panitia Khusus (Pansus) atau Baleg sendiri.
"Nanti kita serahkan ke Bamus, apakah dibahas di Komisi XI, di bahas oleh Pansus, atau Baleg, itu nanti Bamus yang memutuskan."
Misbakhun memberi sinyal positif bahwa RUU Redenominasi ini bisa masuk Prolegnas 2017. "Bisa ada ruang untuk melakukan perubahan. Pemerintah memang menginginkan itu."
Namun, rencana pemerintah menuai kritikan. Pemerintah Jokowi dianggap tidak konsisten
0 comments:
Post a Comment