Dengan ambang batas tersebut tentu setiap partai butuh teman koalisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, termasuk Gerindra. Gerindra sudah hampir dipastikan mengusung Ketum Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Namun, dengan perolehan suara 11,81 persen, Prabowo butuh sekitar 9 persen lebih untuk mencalonkan diri.
Prabowo pun bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. SBY mengatakan, Demokrat dan Gerindra sepakat meningkatkan komunikasi dan kerja sama.
"Meski bukan dalam bentuk koalisi seperti kita dulu kenal Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Kita tidak bentuk koalisi yang penting kerja sama ini memiliki sejumlah cakupan," kata SBY beberapa waktu lalu.
SBY melanjutkan, dalam pertemuan itu juga menyepakati untuk mengawal negara. Maksudnya, kata SBY, bersama Prabowo mereka ingin negara berjalan ke arah yang benar sesuai kepentingan rakyat.
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden 20 persen. "Presidential threshold 20 persen itu lelucon politik yang menipu rakyat," kata Prabowo.
Dalam pengesahan Undang-undang Pemilu itu, Partai Gerindra memilih keluar (walkout). Prabowo mengaku, itu merupakan perintahnya langsung kepada kader partainya di DPR. Sebab, pihaknya tidak ingin menjadi bahan tertawaan rakyat.
"Undang-undang Pemilu baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR RI. Yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau diketawakan sejarah," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pertemuan antara Prabowo dan SBY akan dibuat rutin sebulan sekali. Saat bertemu di kediaman SBY, keduanya sepakat melanjutkan di rumah Prabowo di Hambalang.
"Kami berharap bisa mengundang Pak SBY ke Hambalang (kediaman Prabowo)," kata Fadli.
Meski akan membuat rutin pertemuan SBY dan Prabowo, Fadli menyebut pertemuan kedua tokoh itu belum membicarakan koalisi di Pemilu 2019. Pertemuan itu, hanya membahas seputar Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu khususnya mengenai ambang batas presiden.
Kendati demikian, Fadli tak menampik kerjasama antara Demokrat dengan Gerindra kemungkinan besar akan terjadi di Pilkada serentak 2018.
"Salah satu yang akan dijajaki kemungkinan untuk Pilkada mengusung calon sama. Meskipun tidak mutlak tetapi termasuk bagian yang dijajaki di beberapa Pilkada," tegasnya.
Selain itu, Prabowo berencana melanjutkan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Presiden PKS Sohibul Iman. Pertemuan itu rencananya akan digelar dalam waktu dekat.
"Dalam waktu dekat akan diatur," kata Fadli.
Fadli mengakui saat pertemuan antara Prabowo dan SBY turut dibahas mengenai posisi PAN di koalisi pendukung pemerintah saat ini. Posisi PAN di koalisi partai pendukung pemerintah tengah tak menentu setelah munculnya desakan untuk mundur dari koalisi.
Penyebabnya, karena PAN kerap tak sejalan dengan enam parpol pendukung pemerintah lainnya terkait berbagai kebijakan strategis. Mulai dari Pilgub DKIJakarta, Perppu Ormas hingga UU Pemilu, terutama isu krusial soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
"Tidak spesifik (dibahas), tapi kami di Gerindra akan segera silaturahmi dengan PKS lagi, dengan PAN mungkin, dengan partai-partai lain saya kira kita membutuhkan suatu ruang untuk dialog silaturahmi antar parpol yang ada sekarang," jelasnya.
Fadli berharap komunikasi antar Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat berjalan lebih intensif ke depan tidak hanya karena satu isu saja yakni UU Pemilu tetapi juga isu lainnya. Kendati demikian, dia membantah komunikasi itu merupakan penjajakan untuk membentuk koalisi.
"Jadi istilah kita kerja sama tidak membentuk suatu koalisi karena kita tahu koalisi kalau cepat enggak bagus terlalu lama belum tentu efektif. Apalagi koalisi kadang-kadang fluid dulu yang ada dalam koalisi ini begitu mudah berpindah pada koalisi lain atau posisinya berubah," pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment